Gedung DPRD Kubu Raya Terganjal Kesepakatan

Kubu Raya Online – Pembangunan gedung kantor DPRD Kubu Raya, masuk daam tahap perencanaan. Namun tak adanya keselarasan dalam peletakan lokasi antara legislatif dan eksekutif mengganjal pelaksanaan pembangunannya.
Dalam rencana terbarunya, tim perencanaan pembangunan dari pemkab Kubu Raya bersama sekertariat DPRD telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan gedung kantor dewan di Jalan Parit H. Muhsin Kecamatan Sungai Raya, berjarak sekitar 3 kilometer dari jalan protokol.
Anggota DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani mengatakan dalam rencananya, dewan telah memasukkan anggaran sebesar Rp 5 Miliar. Akan tetapi sampai sata ini, belum terlaksana. “Perencanaannya sendiri telah melalui pembicaraan, masuknya anggaran. Tapi karena ada persoalan lain sehingga tertunda. Penyebab diantaranya, masih ada beda persepsi antara kami dewan, serta dengan skpd menyangkut pembangunan kepemilikan tanah,” katanya, Minggu, (2/4)
Untuk hal lainnya, juga jarak antara gedung DPRD yang terlalu jauh. Baik antara DPRD sendiri dan SKPD. Sehingga masih terjadi tarik menarik. “Proses pembelian lahannya, saya sendiri tidak terlibat dalam pembebasan lahan tersebut seperti apa prosesnya. Cuma, ketika ada rencana pembangunan gedung DPRD kita dibawa kelapangan dan saya lihat memang cukup jauh sekitar 3 kilometer dari jalan protokol atau Jalan Ahmad Yani 2,” ungkapnya.
Masalah jarak yang cukup jauh Lendeng mengusulkan agar dibangun jalan bypass. Dari kantor dewan ke jalan protokol tanpa melalui jalan pemukiman masyatakat. Karena dianggap berbahaya untuk umum.
“Ini sangat diperlukan pembangunan jalan akses langsung. Sementara ini, dari permintaan ini belum ada jawaban dari pihak pemerintah daerah. Dan Waktu itu, kita komisi I juga tidak dilibatkan dalam pembelian lahan,” pungkasnya.
Sementara Anggota DPRD Komisi III, Suharso mengatakan sudah seyogyanya ingin mendesak pihak pemerintah daerah segera membangunan gedung kantor DPRD Kubu Raya. Namun jika ditarik ulur terkait regulasi terutama perda yang menyatakan untuk lokasi pembangunan sampai hari belum terjadi penyesuaian.
“Perda yang lama itu menyebutkan letak kantor DPRD itu berada di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya. Jadi kalau dibangun di Parit H. Muhsin. Saya pikir terjadi persoalan. Kalau lahan itu sudah diputuskan di Parti H. Muhsin. Sementara perbup menyebutkan lokasi pembangunan berada di desa arang limbung,” ungkapnya.
Dalam pembelian lahan itu sendiri, yang mengadakan tetap pemda namun pokja yang ditunjuk itu dari sekertariat DPRD bukan anggota DPRD. “Ini kerja panitia, awalnya ada 3 lokasi yang diusulkan. Dari 3 itu yang dianggap layak oleh panitia adalah Parit H. Muhsin. Dan kita berharap kedepan ini harus ada satu bahasa. Tanah yang sudah diadakan ini milik pemda, jadi dibangun atau tidak tak masalah,” paparnya.
Ia menilai pembangunan gedung DPRD ini cukup penting sekali. Sebab, merupakan ikon daerah. Makanya dewan langsung menganggarkannya, namun tak terserap. Sedangkan untuk opsi lainnya, menggunakan gedung pramuka. Itu milik kewarcab.
“Dari propinsi sudah tak ada masalah. Hanya saja yang perlu kita bicarakan adalah khawatirkan pramuka tak punya gedung,” pungkasnya. (Anton)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here