Investasi Harus Dikawal Intensif

Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri Peluncuran Protokol OSS di Jakarta

Kuburayaonline.com – Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten, Selasa (12/3). Rakornas yang dirangkaikan dengan peluncuran Protokol Online Single Submission atau OSS dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.

“Sebanyak 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia serta sejumlah pihak terkait lainnya mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan dan melakukan pengawalan investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui OSS,” ujar Sujiwo seusai kegiatan.

Sujiwo menerangkan OSS adalah upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberikan kepastian. OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan mulai menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang dilakukan secara elektronik.

“Karena itu rakornas ini sangat penting khususnya terkait upaya pengawalan investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui OSS,” sebutnya.

Menurut Sujiwo, pengawalan investasi perlu dilakukan secara lebih intensif agar dapat meningkatkan arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, satu di antara poin utama rakornas difokuskan pada pengembangan kegiatan investasi yang berkualitas.

“Sehingga diharapkan membawa multi efek ekonomi yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh terkait penerapan OSS, Sujiwo menyatakan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan hal tersebut sejak beberapa waktu lalu. Bahkan menjadi rujukan dari sejumlah daerah lainnya di Kalimantan Barat. Menurut dia, OSS adalah langkah inovatif dalam upaya meningkatkan pelayanan izin berusaha.

“Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (PPBTE), mau tidak mau pemerintah daerah memang wajib untuk segera memulai proses pelayanan perizinan berusaha tersebut,” sebutnya.

Sujiwo menilai OSS adalah terobosan yang sangat baik. Menurutnya, OSS menjadi salah satu wujud birokrasi yang simpel. Sejalan dengan upaya peningkatan investasi di daerah yang mensyaratkan adanya penyederhanaan birokrasi.

“Dan inilah yang disebut pelayanan prima. Melalui implementasi ini, banyak sekali hasil yang akan diperoleh. Peningkatan pelayanan perizinan akan berdampak pada investasi. Kalau berjalan dengan baik, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Arfn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here