Penyaluran BBM Satu Harga Secara Nasional

0
42
Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, ST menyampaikan materi dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Hotel Gardenia Kubu Raya, Selasa (18/9).
Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, ST menyampaikan materi dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Hotel Gardenia Kubu Raya, Selasa (18/9).

KubuRayaOnline.com –Penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan suatu keharusan yang sejatinya merupakan implementasi terhadap Pancasila. Khususnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Penyaluran BBM satu harga harus mempunyai prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak hanya yang berada di Pulau Jawa saja, melainkan juga tersebar di seantero wilayah NKRI termasuk di Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi VII DPR RI. Saya menegaskan bahwa penyaluran BBM satu harga harus memenuhi prinsip yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, ST dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Hotel Gardenia Kubu Raya, Selasa (18/9).

Dalam kesempatan itu, wakil rakyat asal Dapil Kalbar ini berpendapat bahwa spirit Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Oleh karena itu, Provinsi Kalbar memenuhi spirit Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016. Karena Provinsi Kalbar termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” ulasnya.

Tak hanya itu, legislator Partai Golkar ini menuturkan, pemerintah pusat telah menggalakkan program BBM 1 harga, sehingga hal tersebut harus segera direalisasikan di Provinsi Kalbar.

“Program ini merupakan Nawacita dari Presiden untuk membangun dari pinggiran. Jadi berangkat atau bergerak dari desa. Ke depannya sub penyalur ini diarahkan agar BUMDes juga bisa melakukannya. Kita dorong Dana Desa bisa membangun sub penyalur BBM,” ulasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini menegaskan, kebijakan atau program pemerintah pusat jangan lagi berdasarkan jumlah penduduk.

“Tetapi harus didasarkan pada letak geografis. Hal itu penting supaya tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa dan Bali saja,” terangnya.

Selain itu, mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini menjelaskan, keberadaan sub penyalur BBM bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Apalagi kehadirannya mampu mengatasi pendistribusian BBM di tingkat masyarakat terpencil.

“Payung hukum terhadap sub penyalur BBM sudah sangat jelas. Jadi, jangan ada keraguan terhadap program ini. Saya harap masyarakat khususnya di Kabupaten Kubu Raya bisa menangkap peluang yang ada dan tinggal mengikuti aturannya. Apalagi saat ini di Kubu Raya baru terdapat dua sub penyalur BBM,” gugahnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, konsep sub penyalur BBM merupakan salah satu upaya mengurangi praktik ilegal Pertamini yang pertumbuhannya kian masif di masyarakat.

“Pertamini memang membantu sekali untuk teman-teman yang katakanlah butuh bensin dalam kondisi tertentu, tetapi ini ilegal. Salah satu upaya dari BPH Migas ini melalui konsep sub penyalur,” ujar Muhammad Ibnu Fajar.

Menurutnya, konsep sub penyalur BBM bertujuan untuk memperluas pendistribusian sub-penyalur sendiri di Indonesia. Termasuk di antaranya untuk di daerah-daerah di Pulau Kalimantan.

“Ada 7.455 penyalur di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih kurang untuk luas Indonesia yang sebesar 1.9 juta km persegi (km2), itu masih kecil,” ulasnya.

Jadi, Muhammad Ibnu Fajar menambahkan, bisa dibayangkan coverage harian penyalur ini cuma 30 ribu km2. Makanya konsep sub-penyalur ini terobosan serta memperbanyak penyalur resmi dengan investasi murah. “Kalau investasi reguler kan biayanya mahal,” tuturnya.

Ibnu berpendapat bahwa kehadiran sub-penyalur di masyarakat diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah 3T. Yakni, Tertinggal, Terdepan dan Terluar di Indonesia. “Tak lupa untuk kebutuhan daerah-daerah 3T juga. Dan Pak Maman Abdurrahman, salah seorang anggota Komisi VII DPR RI yang senantiasa keras menyuarakan serta memperjuangkan pembentukan sub penyalur BBM di Provinsi Kalbar,” ucap Ibnu.

Seperti diketahui bahwa distribusi konsep sub-penyalur ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Sejauh ini di Pulau Kalimantan telah memiliki 2 sub-penyalur. Itu termasuk dengan sub-penyalur yang ada di Kabupaten Kubu Raya. “Makanya kita dorong terus ini,” tegasnya.

Laporan: Achmad
Editor: Arifin

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here